Lembaga Sensor Film
header
IKLAN KAMPANYE SEHAT, PILKADA SEHAT

Lembaga Sensor Film - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mengalami dinamika yang sedikit berbeda di tengah pandemi yang melanda negeri ini. Kampanye yang biasanya digelar secara luring kali ini mengalami banyak penyesuaian untuk mencegah berkumpulnya massa dan penularan Covid-19. Maraknya kampanye melalui media massa dan daring, menggerakkan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk mengadakan webinar dengan tema “Optimalisasi dan Sistem Filtrasi Iklan Kampanye pada Pilkada 2020,” Selasa (24/11).

Webinar ini menghadirkan beberapa narasumber yang mumpuni dibidangnya antara lain Benni Irwan, Kapuspen Kemendagri; I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI; Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu RI; Hardly Stefano Fenelon Pariela, Komisioner KPI Pusat; Jasra Putra, Komisioner KPAI; Titi Anggraini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi; serta Fetrimen, Ketua Subkomisi Pemantauan LSF RI.

Pada sesi awal Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan menyebutkan bahwa keunggulan iklan kampanye melalui media, selain aman, murah juga dapat diketahui jejak digitalnya. Apa saja janji-janji yang pernah disampaikan oleh pasangan calon dan dapat diminta pertanggungjawabannya saat terpilih nanti.

Hal serupa juga disampaikan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Komisioner KPU dalam paparannya.

“Iklan kampanye di media sosial memang lebih murah dibanding media lainnya, selain itu konten kreatif via media sosial lebih mudah menjadi viral dan dapat menjadikan pasangan calon sebagai perhatian publik. “

Iklan kampanye melalui media juga memiliki potensi pelanggaran dari segi penyiaran. Hal ini ditambahkan oleh Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano Fenelon Pariela yang menjelaskan bahwa ada lima hal yang menjadi potensi pelanggaran. Lima potensi pelanggaran tersebut adalah penayangan iklan diluar jadwal, tidak memenuhi kaidah KPU, KPI dan juga LSF, tidak memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), melebihi maksimal durasi maupun frekuensi dalam sehari, sisa spot iklan dimanfaatkan untuk peserta.

Hal ini dipertegas oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI, Fritz Edward Siregar yang mengajak serta mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan pelanggaran saat kampanye melalui media daring berlangsung.

“Jika menemukan dugaan pelanggaran di URL atau media sosial terkait konten iklan kampanye pasangan calon tertentu, silakan laporkan ke Bawaslu melalui aplikasi Gowaslu atau dapat juga mengirimkan pesan pengaduan langsung ke nomor 081114141414,” demikian penjelasannya.

Pelanggaran terkait konten iklan kampanye melalui media massa ini juga pernah terjadi di masa Pilkada sebelumnya. Ketua LSF, Rommy Fibri Hardiyanto menjelaskan bahwa ada beberapa iklan kampanye yang didaftarkan untuk penyensoran harus dikembalikan untuk direvisi karena kontennya cenderung menjelek-jelekkan pasangan calon lainnya.

“Kampanye semestinya merefleksikan persaingan yang sehat antar pasangan calon, harus ada gagasan dan adu program bukan sekadar pencitraan semata, membebaskan pemilih dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan, tidak menegasikan kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat atau pemilih anak. Dengan memenuhi empat hal ini maka esensi kampanye bisa tercapai,” demikian penuturan perwakilan Perludem, Titi Anggraini. (*)

Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.